Connect with us

Nasional

WFH Karena Corona, Kemenaker Atur Kebijakan Hak Perlindungan dan Pengupahan

Published

on

Wfh Karena Corona, Kemenaker Atur Kebijakan Hak Perlindungan Dan Pengupahan
Share

Reportersatu, WFH Karena Corona, Kemenaker Atur Kebijakan Hak Perlindungan dan Pengupahan. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan kebijakan perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan virus corona (Covid-19) yang diatur melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020.

Baca Juga : Kemenkes Tetapkan Infeksi Corona Virus Penyakit Yang Dapat Timbulkan Wabah

Surat Edaran yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 17 Maret 2020 itu ada dua hal pokok yang diatur terkait perlindungan pekerja dan buruh juga pengupahan bagi pekerja dan buruh.

loading...

“Pemerintah bersama Kemenaker berharap kepada pengusaha untuk mengutamakan tujuan memperkecil penyebaran Covid-19 dan tetap menjalankan usaha,” kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dalam rilis yang diterima Reportersatu, Kamis, 26 Maret 2020.

Dalam rilis tersebut Menaker berharap para pengusaha mengutamakan asas pengupahan dengan kelonggaran. Kendati, para pekerja dan buruh tidak masuk secara full time atau 5 hari tiap minggunya.

“Sebagaimana diketahui guna mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan kegiatan usaha yang secara tidak langsung juga menyebabkan sebagian pekerja/seluruh pekerja tidak masuk kerja,” tulis Ida Fauziyah.

Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan para pekerja maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerja.

Dalam rilisnya Ida Fauziyah juga menghimbau agar pemberian upah baruh atau pekerja yang memakai sistem gaji langsung agar menggunakan cashless money atau transfer antar bank.

Baca Juga : Menko PMK Menghimbau Masyarakat Untuk Waspada Virus Corona

Hal ini lantaran penyebaran virus Corona bisa menyebar dari transaksi di uang kertas. Menanggapi adanya rilis dari Menaker Ida Fauziyah, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat dikonfirmasi, Kamis, 26 Maret 2020 menjelaskan bahwa pemberian intensif sedang dibahas pada rapat terbatas (ratas) di pucuk pimpinan Kemenaker. 

“Jadi kami memang memberikan kelonggaran bagi para usaha untuk sejumlah biaya yang dikeluarkan saat corona tiba. Kami juga sedang membahas biaya intensif bagi para pekerja dan buruh,” ujar Susiwijono. (Mey)


Share
Continue Reading
Advertisement
[adsforwp id="94921"]
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *