Connect with us

Nasional

Waspada Corona, Kemendikbud Sepakati Tiadakan UN 2020

Published

on

Waspada Corona, Kemendikbud Sepakati Tiadakan Un 2020
Share

Reprtersatu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komisi X DPR RI menyepakati meniadakan Ujian Nasional (UN) 2020 dari tingkat SD hingga SMA. Seyogyanya, UN tahun 2020 ini menjadi yang terakhir dilaksanakan sebelum dihapus di tahun 2021.

Baca Juga : KPK Sebar 3 Foto Buronan Kasus Korupsi

Hanya saja keputusan meniadakan UN tahun ini diambil di tengah situasi gawat darurat virus corona (Covid-19). Keputusan ini sendiri diambil setelah rapat bersama melalui video conference pada Senin (23/3/2020) malam antara Kemendikbud dan Komisi X DPR.

Rapat tersebut membahas berbagai persoalan pendidikan di ujung masa akhir tahun pelajaran di tengah ancaman wabah virus Corona atau Covid-19.

Hasil rapat itu sendiri disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda lewat akun Twitter-nya @SyaifulHooda.

loading...

“DARING MEETING: barusan selesai Rapat Daring dengan Mendikbud dan Jajaran; salah satu yang kita sepakati; Ujian Nasional (UN) SD, SMP dan SMA Ditiadakan,” tulis Syaiful Huda.

Saat ini tengah dikaji berbagai opsi ujian bagi siswa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa, termasuk menggunakan nilai rapor.

“Dari rapat konsultasi via daring (dalam jaringan atau online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam rapor,” kata Ketua Syaiful Huda dalam siaran persnya.

Baca Juga : Menkes Ingatkan Masyarakat Selain Corona, DBD Perlu diwaspadai

Sebelumnya, Huda memang mendesak pemerintah untuk menghapus pelaksanaan UN di tahun ini. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi peserta didik didasarkan atas penyebaran Virus Corona yang kian masif.

“Kami mendesak agar pemerintah menghapus pelaksanaan UN tahun ini karena wabah Corona yang kian meluas. Ada ratusan ribu hingga jutaan siswa yang terancam terpapar virus ini, jika kita memaksakan agar pelaksanaan UN tetap dilakukan,” ujar Syaiful Huda.

Dia mengatakan saat ini Kemendikbud tengah mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai penganti UN.

Namun, opsi itu hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring atau online) sesuai dengan kondisi dan perkembangan penanganan wabah Covid-19.

“Ini juga momentum untuk menyerahkan pelaksanaan ujian peserta didik tingkah menengah kepada sekolah sebagai satuan pendidikan. Nantinya soal ujian dibuat oleh guru mata pelajaran dengan memperhatikan muatan kurikulum dan standar kompentensi lulusan di sekolah,” katanya.

Politikus PKB ini menegaskan jika USBN via online atau daring tidak bisa dilakukan maka muncul opsi terakhir, yaitu metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah.

Baca Juga : Jokowi: Aturan Dana Otsus Akan Berakhir Pada 2021

Untuk tingkat SMA dan SMP maka kelulusan siswa akan ditentukan melalui nilai kumulatif mereka selama tiga tahun belajar di sekolah.


Share
Continue Reading
Advertisement
[adsforwp id="94921"]
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *