Connect with us

Nasional

PPATK Resmi Terapkan WFH Di Internal Lembaganya

Published

on

Ppatk Resmi Terapkan Wfh Di Internal Lembaganya
Share

Reportersatu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengambil kebijakan mengenai sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Kebijakan tersebut termaktub dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Baca Juga : KPAI Meminta Kepada Kominfo Memblokir Akun Video Tik Tok Challenge

Kendati secara resmi Surat Edaran tersebut baru diterapkan. Namun, PPATK sudah menerapkan WFH sejak Senin kemarin 16 Maret 2020. Kebijakan ini juga nantinya akan diterapkan sampai 31 Maret 2020 mendatang.

loading...

Untuk WFH tersebut diperuntukan oleh semua pegawai PPATK tanpa memandang strata jabatan. Mulai dari tenaga outsourcing seperti jasa pengamanan,jasa kebersihan maupun pengemudi sampai pramubakti, ajudan dan staf protokol baik secara keseluruhan maupun bergantian.

Dalam surat edaran WFH tersebut, PPATK memastikan proses bisnis anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT) tetap berjalan dan akan dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu.

Baca Juga : Dirut Perum Bulog Budi Waseso: Mafia Beras Pemerintah Masih Berkeliaran

“Pegawai yang mendapat penugasan WFH juga harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati dengan atasan langsung, serta melaporkan hasil kerjanya secara periodik,” kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 Maret 2020.

Dian juga memastikan kendati pemberlakuan WFH sudah diterapkan namun PPATK tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan  membentuk Emergency Response Team (ERT).

Menyusul instruksi presiden soal perintah mengisolasi kantor pemerintahan, maka PPATK juga memberlakukan pembatalan  seluruh rencana perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, pendidikan dan pelatihan kepada pihak internal maupun eksternal PPATK, pemenuhan permohonan narasumber, dan pelaksanaan rapat konsinyering.

Baca Juga : Tito Karnavian: Petugas Pemadam Kebakaran Tercatat Baik di Hati Masyarakat

“Penyelenggaraan rapat-rapat dengan pihak lain agar dilakukan secara sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi, yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia,” pungkas Dian. (Mey)


Share
Continue Reading
Advertisement
[adsforwp id="94921"]
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *