Connect with us

Nusantara

Plt Wali Kota Surabaya Ajukan Keberatan PPKM ke Mendagri

Published

on

038537400 1608892636 25 Desember 2020 2 (1)
Share

Reportersatu, Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana akan mengajukan diskresi atau keberatan ke Mendagri soal Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Diskresi ini akan disampaikan hari ini melalui daring.

Pasalnya, tiga daerah yakni Lamongan, Kabupaten Blitar dan Ngawi, masuk zona merah, namun tidak masuk kategori menggelar PPKM. Sebelumnya, Mendagri meminta Surabaya Raya dan Malang Raya menggelar PPKM.

“Besok (9/1) saya sampaikan dalam rapat koordinasi dengan Pak Mendagri melalui daring. Mengapa Surabaya mempertanyakan soal pembatasan,” kata Whisnu saat di Balai Kota Surabaya, Jumat (8/1/21).

“Nanti akan kita sampaikan (ke Mendagri), bisa nggak Surabaya lepas dari diskresi ini atau memang kalau harus diterapkan tidak hanya di Surabaya Raya dan Malang Raya, tapi juga di daerah-daerah yang zona merah. Karena kondisi Surabaya ini kita menangani pasien 50% bukan warga Surabaya, sehingga ini harus lebih menyeluruh penerapannya,” tambahnya.

Baca Juga : Batasi Kegiatan di Jateng, Ganjar Pranowo : Kita Ambil Skala Prioritas

Ada beberapa point penting yang akan disampaikan ke Mendagri besok. Pertama, mempertanyakan indikator utama, mengapa Surabaya masuk ke dalam salah satu kota yang akan menjalani pembatasan pada 11-25 Januari mendatang. Kedua, Surabaya kini sudah memasuki zona oranye. Jika dibandingkan daerah lain, ada beberapa daerah di Jatim yang masih zona merah.

“Seharusnya, dalam penentuan indikator wilayah daerah lain di Jawa Timur yang masih berstatus zona merah perlu diterapkan. Lamongan, Blitar, Ngawi itu sebenarnya yang harus menjalani pembatasan. Jangan hanya Surabaya Raya dan Malang Raya,” jelasnya.

Meski dengan tegas keberatan dengan kebijakan PPMK, namun Surabaya tidak bisa menolak. Pemkot Surabaya juga tetap menyiapkan beberapa skema dalam menyikapi pembatasan tersebut. Termasuk adanya perubahan perwali.

Selain itu, kesiapan pasukan dalam penegakan protokol kesehatan di Kampung Tangguh juga akan dicek. Pantauan di lapangan, seperti pasar tradisional, tempat usaha, penerapan pasal dalam Perwali harus ditaati.


Share
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *