Connect with us

Nasional

Pemerintah Resmi Tetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris

Published

on

Share

Reportersatu, Pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) atau juga sering disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penetapan itu setelah mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, hingga tokoh masyarakat dan adat Papua itu sendiri. Dia menilai organisasi atau orang-orang yang melakukan aksi kekerasan secara masif layak disebut teroris.

Keputusan itu merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

loading...

Baca Juga : Gelar Operasi Ketupat 2021, Polri Akan Awasi Ketat Tempat Wisata

“Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang mengancam, menggerakkan dan mengorganisasi terorisme,” kata Menko Polhukam Mahfud, Kamis (29/4).

Bukan hanya OPM, menurut Mahfud, status teroris juga berlaku bagi mereka yang tergabung di dalamnya, dan pendukung organisasi tersebut.

“Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris,” kata Mahfud.

Mahfud mengaku kerap didatangi tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang mendukung pemerintah mengambil langkah yang diperlukan guna mengakhiri konflik berkepanjangan di Papua.

Label itu diberikan pemerintah setelah BIN terlebih dulu melabeli KKB sebagai organisasi teroris. Pelabelan dikeluarkan  usai tewasnya Kepala BIN Daerah Papua Brigjen I Gusti Putu Danny di Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu.

Sementara, Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Eddy Hartono mengungkap bahwa keputusan pemerintah mengecap OPM sebagai teroris untuk mempersempit ruang gerak dan pendanaan.

Menurut Eddy, pemerintah selama ini memiliki keterbatasan menumpas aksi teror dan kekerasa nyang dilakukan KKB. Lewat cap teroris, pemerintah kata Eddy dapat memblokir akses pendanaan terhadap sebuah kelompok teror.


Share
Continue Reading
Advertisement
[adsforwp id="94921"]
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *