Connect with us

Nasional

Pemerintah Bentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Published

on

Share

Reportersatu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut, pemerintah resmi membentuk tim kajian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tim ini dibentuk, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengarahkan adanya kajian terhadap UU ITE ini.

“Hari ini saya menyampaikan bahwa 3 kementerian, tentunya melibatkan kementerian dan lembaga pendukung, hari ini secara resmi mengumumkan follow up arahan Presiden kepada Kapolri dan kepada lembaga-lembaga perumus dan penegak hukum pada tanggal 15 hari lalu, pada hari Rabu yang lalu dalam Rapimnas TNI-Polri, di mana Presiden mengarahkan untuk dilakukan kajian-kajian terhadap UU ITE yang oleh sebagian masyarakat dinilai perlu  direvisi atau di tekni ulang karena ada pasal pasal yang bersifat karet,” kata Mahfud dalam konferensi persnya bersama Menteri Komunikasi (Menkominfo), Johnny G. Plate, yang disiarkan langsung melalui Youtube Kemenko Polhukam, Senin (22/2/2021).

loading...

Tiga kementerian yang terlibat adalah Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, dan Kemenkum HAM.

Mahfud menambahkan, Presiden telah mengarahkan dua hal. Pertama, dibuat kriteria-kriteria implementatif yang bisa belaku sama.

“Antara lain sudah membuat pengumuman bahwa kalau pelanggaran-pelanggaran ITE itu sifatnya delik aduan. Seperti pencemaran nama baik, yang melapor bukan orang lain tetapi yang bersangkutan. Tidak sembarang orang melapor,” tambah Mahfud.

“Tetapi, ini nanti kan kita akan memberi bentukan yang lebih umum, yang bentuk abstrak bukan kebijakan Polri, karena kebijakan Polri bisa dilaksanakan sekarang,” tambahnya.

Kedua, tim akan membahas substansi UU ITE apa benar ada pasal karet didalamnya.

“Lalu yang kedua, tim untuk membahas substansi apa betul ada pasal karet. di DPR sendiri, ada yang setuju, ada yang tidak,” kata Mahfud.

“Pemerintah di Pemerintahan yang melalui sistem demokrasi akan membuka ruang untuk diskusi untuk kemudian tim mengambil sikap resmi,” ungkapnya.

Mahfud juga mengungkapkan, jika revisi UU ITE ini sudah masuk prolegnas DPR tahun 2024 mendatang. Bahkan, UU ITE bisa dipercepat.

“Kalau keputusan harus revisi kita akan sampaikan ke DPR karena UU ITE ada di prolegnas tahun 2024 sehingga bisa dilakukan. Bahkan, bisa dimasukan cepat di masukan istilahnya komulatif terbuka,” katanya.

Nantinya, tim ini  akan berdiskusi dengan berbagai pihak dalam waktu dua bulan.

“Namanya diskusi tentu perlu waktu kita memberikan waktu sekitar dua bulan lah terhadap tim ini, agar berjalan sehingga nanti  saudara sekalian tim ini akan laporan ke kita apa bentuknya apa hasilnya,” sebut Mahfud.


Share
Continue Reading
Advertisement
[adsforwp id="94921"]
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *