Connect with us

Nasional

Menjadi Polemik Di Masyarakat, DPR Menilai Revisi UU ITE Sudah Krusial

Published

on

Share

Reportersatu, Menjadi polemik di masyarakat, Komisi III DPR menilai revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah krusial. Sebab, sejumlah pasal yang ada dalam UU tersebut multitafsir.

Anggota Komisi III, Didik Mukrianto menilai, perkembangan dan penerapan UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan 29 memunculkan keresahan di masyarakat. Bahkan, kata dia, menjadi alat kriminalisasi, saling melapor satu sama lain sehingga banyak masyarakat, tokoh, dan bahkan jurnalis yang ikut terjerat menjadi korban.

Baca Juga : Kominfo Imbau Platform Tutup Akun Pelaku Terkait Prostitusi Online

Ia mencontohkan muatan Pasal 27 ayat 3 UU ITE terlalu luas dan multitafsir. Akibatnya, penerapan pasal itu justru tidak merujuk pada pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Muatan yang terlalu luas dan multitafsir ini, tidak jarang dalam penerapannya justru tidak merujuk pada pasal 310-311 KUHP yang seharusnya hanya dapat diproses dengan aduan dari pihak korban langsung dan tidak boleh menyerang penghinaan apabila demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri,” kata Didik di Jakarta, Sabtu (20/3).

loading...

Kemudian, Pasal 28 ayat 2 UU ITE terkait penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Menurut dia, tafsir pasal itu juga sangat luas karena suatu kritikan bisa dianggap menghina, bahkan bisa dianggap menyebar informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian.

“Ini akan menimbulkan distorsi dalam konteks kebebasan berpendapat dan mengeluarkan kritik, yang bisa berpotensi membungkam dan memberangus demokrasi,” katanya. Politisi Partai Demokrat itu setuju apabila pasal-pasal karet itu direvisi dan/atau dicabut dari UU ITE.

Ketua Komisi III DPR Herman Hery juga menilai revisi UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat krusial dilakukan secara bersamaan, khususnya menyangkut konstruksi pencemaran nama baik.

“Dari kacamata Komisi III DPR, selain merevisi UU ITE seperti pasal 27 misalnya, revisi KUHP juga menjadi sesuatu yang krusial sebab konstruksi pencemaran nama baik juga diatur di KUHP,” kata Herman, Sabtu (20/3).

Saat ini, pemerintah masih meminta masukan dari berbagai pihak terkait revisi UU ITE tersebut. Pada Kamis (18/3), Tim Kajian UU ITE yang dibentuk pemerintah mendapat masukan dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua lembaga itu mendorong UU ITE direvisi.

Ketua Tim Kajian UU ITE, Sugeng Purnomo mengatakan, timnya mendapatkan masukan yang berbeda dari sebelumnya. “Ini menjadi satu masukan dalam perspektif yang berbeda dari hari-hari sebelumya. Kemarin kita bertemu dengan akademisi menyampaikan pandangan pandangannya,” ujar Sugeng.

Mayoritas anak muda atau kaum milenial setuju UU ITE direvisi. Mereka ingin UU ITE menjamin kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya. Hasil survei Indikator Politik Indonesia mengungkap, 57,3 persen anak muda menyatakan perlunya revisi UU ITE.

“Dan hanya 24,1 persen (anak muda) UU ITE tidak perlu direvisi,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Ahad (21/3).

Sebanyak 41,6 persen anak muda menilai tidak baik atas tindakan saling melapor kepada pihak berwajib dengan dasar UU ITE. “Pada berbagai kategori sosio-demografi, lebih banyak yang menilai tindakan saling melaporkan itu tidak baik. Namun, pada kelompok etnis Jawa dan Madura, wilayah Jateng dan Jatim, lebih banyak yang menilai baik,” kata Burhanuddin.


Share
Continue Reading
Advertisement
[adsforwp id="94921"]
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *