Connect with us

Internasional

Korut Perbudak Tawanan Perang Korsel di Pertambangan Batu Bara

Published

on

Share

Reportersatu, Organisasi hak asasi manusia (HAM) merilis laporan tentang generasi-generasi tawanan perang Korea Selatan (Korsel) menjadi tenaga budak di tambang batu bara Korea Utara (Korut) untuk menghasilkan uang bagi rezim dan program senjata negara itu.

“Kuota produk untuk ekspor dipenuhi melalui perbudakan laki-laki, perempuan dan anak-anak di kamp penahanan yang dimiliki dan dioperasikan oleh polisi rahasia,” sebut laporan NKHR yang dikutip Reuters, Kamis (25/2).

Baca Juga : Pemerintah Maroko kaji Pelegalan Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis

Mereka mencontohkan praktik perbudakan di Kamp 18 di kawasan pertambangan Bukchang. Mantan tahanan yang diwawancarai oleh NKHR melaporkan bahwa setidaknya 8 juta ton batubara ditambang di sana pada 2016.

loading...

Menurut laporan itu, polisi rahasia Korut, yang secara resmi dikenal sebagai Kementerian Keamanan Negara, menangani pengiriman barang yang diekspor oleh Biro 39, organisasi rahasia yang mengurus keuangan keluarga Pemimpin Tertinggi Korut, Kim Jong-un, yang terkait dengan produksi senjata nuklir, biologi dan kimia.

Laporan yang berjudul Ekspor Batu Bara Berdarah dari Korea Utara menyatakan pemerintah setempat menjalankan skema “mirip penipuan piramida” yang memaksa para tahanan di kamp penjara untuk menambang batu bara dengan jumlah tertentu (kuota) dan barang-barang lain untuk diekspor.

Wakil Direktur Jenderal NKHR, Joanna Hosaniak, mengatakan penyelidikan itu dimaksudkan untuk menyoroti peran kunci dari “sistem perbudakan yang disponsori negara” dalam menopang kekuatan politik dan keuangan rezim Kim Jong-un dan program nuklir Korut.

Hasil penelusuran organisasi itu diharapkan menambah wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana kamp tahanan turut berkontribusi pada jaringan perdagangan batu bara Korea Utara.

Menyoal tahanan di Korea Utara, PBB memperkirakan hingga 200 ribu orang ditahan di kamp kerja paksa yang dijalankan oleh polisi rahasia, dan banyak di antaranya terletak di dekat lokasi pertambangan. Laporan komisi penyelidikan PBB tahun 2014 mengatakan para tahanan disiksa, diperkosa, kelaparan, dan diperlakukan tidak manusiawi.

Tidak ada tanggapan langsung dari misi diplomatik Korea Utara di Jenewa, Swiss, ketika dimintai komentar terkait laporan itu.

Berdasarkan laporan rahasia yang dirilis oleh pemantau independen PBB, pada 2017, Korea Utara melanggar sanksi PBB untuk mendapatkan hampir US$200 juta dari ekspor komoditas yang dilarang.

Padahal sebelumnya, PBB melarang ekspor komoditas Korea Utara untuk menghentikan pendanaan program rudal nuklir dan balistik.


Share
Continue Reading
Advertisement
[adsforwp id="94921"]
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *