Connect with us

Nasional

Kemenko Perekonomian Gaet Muhammadiyah Meluaskan Cakupan Keuangan Inklusi

Published

on

Share

Reportersatu,  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggaet Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah bersinergi mengimplementasikan program keuangan inklusif.

Airlangga yang juga ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menuturkan, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menargetkan jaringan kalangan muda Muhammadiyah untuk meluaskan cakupan keuangan inklusi.

Baca Juga : Jelang Ramadhan, Kemenkes-DMI Sepakat Vaksinasi di Masjid

“Anak muda, antara lain melalui Pemuda Muhammadiyah, menjadi prioritas utama dalam perluasan cakupan inklusi keuangan 2024 sebesar 90 persen. Jaringan pelaku usaha, komunitas UMKM, santri, pelajar, mahasiswa dan anak-anak muda kreatif, sangat besar dan kuat di dalam komunitas Muhammadiyah. Tercatat 28 ribu unit lebih mulai dari lembaga pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi,” kata Airlangga dalam siaran di Jakarta, Senin (23/3).

loading...

Dia menjelaskan, besarnya potensi UMKM, pelaku usaha, dan kalangan muda dalam jaringan Muhammadiyah perlu disertai dengan sinergi yang lebih koordinatif antara berbagai instansi yang terkait. Harapannya, sinergi yang terjalin mampu mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, terutama di sektor UMKM.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, Kemenko Perekonomian melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Program Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah antara Pemuda Muhammadiyah, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, PT Pegadaian, Layanan Syariah LinkAja, serta Asosiasi CEO Master Mind Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, Senin.

Mengutip data Global Islamic Economy, Indonesia menempati peringkat ketujuh di dunia sebagai negara dengan aset keuangan syariah terbesar, yaitu 86 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.328 triliun pada 2018.

Airlangga juga mencatat, potensi yang dimiliki Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia harus bisa dimaksimalkan.

“Dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang mencapai 87,18 persen dari total penduduk Indonesia sebesar 265 juta, jika dikoordinasi dengan baik, bersama seluruh pemangku kepentingan, maka target inklusi keuangan syariah 2024 dapat tercapai,” ucap Airlangga.


Share
Continue Reading
Advertisement
[adsforwp id="94921"]
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *