Connect with us

Nasional

DPR Minta Polri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Kebocoran Data

Published

on

Share

Reportersatu, Terkait dugaan kebocoran data ratusan penduduk Indonesia, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Bareskrim Polri membentuk tim khusus untuk mengusut. Sahroni menilai perkara perlindungan data pribadi ini harus mendapat perhatian khusus.

Sebelumnya data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021. Data itu diunggah oleh akun bernama kotz. Dalam deskripsinya, data yang dimilikinya itu terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat.viewed

loading...

“Sehingga tugas Siber Polri selain mengusut tuntas penyelewengan data, juga harus terus memberi edukasi kepada masyarakat. Kalau perlu, Siber Polri bentuk pasukan khusus, karena data ini hal yang sangat sensitif” kata Sahroni, Jumat (21/5/21).

Baca Juga : BMKG Temukan Peningkatan Aktifitas Kegempaan di Pesisir Selatan Jawa

Dia berkata, fenomena kebocoran data sangat mengkhawatirkan karena memungkinkan informasi sensitif dan penting warga Indonesia jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal tersebut akan sangat berbahaya dan merugikan negara jika disalahgunakan.

Sahroni menilai, seringnya fenomena kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa otoritas maupun publik di Indonesia belum serius melindungi data penduduk.

“Isu kebocoran data pribadi penduduk ini bukan yang pertama kalinya. Kemarin sudah sempat juga ada isu jual data pasien Covid-19 di Indonesia,” tutur Sahroni.

“Hal ini menunjukan bahwa Indonesia belum serius untuk melindungi data pribadi, berbeda dengan negara-negara lain yang justru sangat serius memikirkan perlindungan data pribadi warganya. Hal ini juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap keamanan data pribadinya,” imbuh dia lagi.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam kesempatan berbeda menyatakan telah membentuk tim khusus di bawah Dirtipidsiber untuk mengusut perkara ini hingga tuntas.

“Sedang dipersiapkan mindik [administrasi penyidikan] untuk legalitas pelaksanaan anggota di lapangan. Saat ini dari Kominfo, Kependudukan dan BPJS sedang mendalami hal kebocoran tersebut,” ucap Agus.


Share
Continue Reading
Advertisement
[adsforwp id="94921"]
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *