Connect with us

Nasional

DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

Published

on

Share

Reportersatu, Pemerintah berencana mengimpor beras satu juta ton beras di tengah panen raya, Hal ini memicu respon dari sebagian anggota dewan yang mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional menyusul tidak adanya kepastian yang jelas terkait pangan nasional.

“Carut-marutnya tata kelola perberasan nasional sebagai komoditi pangan strategis harusnya menyadarkan pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional agar kita lebih mandiri dan punya kebijakan yang jelas yang berkoordinasi langsung kepada presiden,” kata Johan, Jumat (26/3/21).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai seharusnya impor beras jangan dilakukan selama stok persediaan dalam negeri cukup dan mampu dipenuhi dari produksi beras nasional yang berasal dari petani. Ia menyebut bahwa rencana mengimpor beras pada saat panen raya dinilai  berdampak luas seperti anjloknya harga gabah yang sangat merugikan petani.

loading...

Baca juga : Meski Mudik Dilarang, Polri Tetap Akan Gelar Operasi Ketupat Tahun Ini

“Perdebatan impor beras muncul karena pemerintah membuat rencana impor beras tanpa berdasar data dimana stok beras cukup dan proyeksi produksi beras nasional meningkat, jadi ini menunjukkan respons publik yang luas terhadap rencana pemerintah yang menciderai kedaulatan pangan nasional,” jelasnya.

Ia pun mengimbau agar Presiden bersikap tegas menghentikan impor pangan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memacu peningkatan produksi beras nasional untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai kedaulatan pangan nasional.

Hal senada juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi. Dedi berpendapat dengan adanya lembaga tersebut diharapkan kebijakan terkait kepastian pangan menjadi tersentral.

“Pemerintah segera membentuklah Badan Pangan Nasional. Ketika pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional maka Bulog itu kan jadi gudang fungsinya, bukan lembaga yang mengatur pangan,” kata Dedi saat dihubungi.

Dengan adanya lembaga tersebut berbagai pengadaan dan penyerapannya pangan tidak lagi memperhitungkan aspek komersial tetapi lebih kepada aspek sosial.  Menurutnya, konsep tersebut juga diterapkan di Thailand.

“Jadi gabah petani, atau jagung petani, kedelai petani itu dibeli oleh pemerintah nanti pemerintah bisa menghitung dengan cepat kebutuhan lebih atau kurangnya. Kalau thailand begitu lebih langsung dijual keluar kan, gudangnya penuh,  jadi petani itu setiap panen punya kepastian harga,” ucapnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu memandang penting gabah petani diserap oleh pemerintah. Ketika gabah petani diserap oleh pemerintah, maka nantinya pemerintah bisa menghitung dengan cermat ketersediaan pangan yang riil. “Sekarang kebijakannya di mana? Kebijakan pengadaan pangan misalnya di Bulog, sedangkan Bulog sendiri kan komersial, Kementerian Pertanian kan kebijakannya kebijakan produksi,” jelasnya.


Share
Continue Reading
Advertisement
[adsforwp id="94921"]
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *